PASUNDAN POST ■ Rasanya sulit berkomentar atas pernyataan menggelikan Wakil Presiden Maruf Amin yang mengatakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terpapar radikalisme. Beliau mengatakan bahwa Kementerian Agama bersama Pendidikan dan Kebudayaan sedang menelusuri dugaan radikalisme diajarkan di PAUD (Rmol.id, 5/12/2019).
Para tokoh masyarakat dan politik banyak yang mengomentari pernyataan tersebut. Mereka menyebutkan bahwa perlu dikaji ulang definisi dari radikalisme itu. Jangan hanya terkait program kerja "pemusnahan radikalisme" sasaran yang Konyol pun masuk dalam agenda tersebut, bayangkan 20 ribu PAUD yang ada di Indonesia yang selama ini baik-baik saja, tiba-tiba harus diawasi karena terindikasi radikalisme.
Jika PAUD dianggap memiliki bibit terpapar radikalisme, maka dapat dipastikan yang di maksud radikalisme itu adalah Islam. Padahal apa yang membedakan PAUD berorientasi international yang mengajarkan anak balita dengan menggunakan bahasa inggris, lagu-lagu anak dalam bahasa inggris, dan semua serba gaya kebarat-baratan yang dianggap keren dan wow.
Dibandingkan dengan PAUD yang bernuansa Islami, yang mengajarkan doa-doa harian, lagu Islami, mengajarkan adab terhadap guru dan orang tua, membiasakan mendengar surat-surat pendek ayat Alquran atau hadis sederhana yang diajarkan dengan nyanyian. Apakah nuansa Islami ini yang dinggap sebagai terpapar radikalisme. Oalah pak, tentu saja semua orang akan mengatakan itu hal Konyol tidak tepat sasaran.
Program kerja Kabinet Indonesia Maju seakan tidak memasyrakat. Tetapi justru meresahkan masyarakat. Sudahlah banyak kebijakan yang dianggap Kontroversi seperti pengangkatan stafsus, wakil menteri, fasilitas pejabat dengan gaji berikut angka yang fantastis. Seakan mereka melupakan kondisi fakyat yang masih jauh dari sejahtera dan terabaikan. Malah mengangkat isu yang lebih menuai kontroversi konyol akibat efek Islamophobia yang berlebihan, yaitu PAUD terpapar Radikalisme.
Memang perlunya profesionalitas sebuah jabatan harus di amanahkan pada orang-orang yang tepat dan ahlinya. Seperti hadis yang disampaikan Rasulullah SAW berikut ini:
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.” Ada seorang sahabat bertanya; ‘bagaimana maksud amanat disia-siakan? ‘ Nabi menjawab; “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.” (BUKHARI – 6015)
Allah mengancam bakal terjadinya musibah bila suatu kaum berpaling dari hukum Allah. Dan tampaknya sudah terlalu banyak dosa yang dilakukan ummat yang mengaku beriman di negeri ini sehingga musibah yang terjadi harus berlangsung beruntun. Dan dari sekian banyak dosa ialah tentunya dosa berkhianat dari amanah ketaatan kepada Allah ta’aala.
Tidak saja sembarang muslim di negeri ini yang mengabaikan aturan dan hukum Allah, tetapi bahkan mereka yang dikenal sebagai Ulama, Ustadz, aktifis da’wah dan para muballigh-pun turut membiarkan berlakunya hukum selain hukum Allah. Hanya sedikit dari kalangan ini yang memperingatkan ummat akan bahaya mengabaikan hukum Allah.
“Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” (QS Al-Maidah 49)
Sejatinya kita kembalikan lagi kepada penguasa dan umat, bahwa amanah seorang Pemimpin adalah mengurus rakyatnya dengan adil sehingga terbebas dari jerat kemiskinan. Indonesia adalah negara yang kaya alamnya, sehingga kesejahteraan rakyat harus nenjadi fokus para penguasa dalam program kerjanya.
Bukan mengurus sesuatu yang tidak nyata, dibuat-buat bahkan terlihat tidak profesional dalam memimpin dan mengambil kebijakan. Kembalikan kepada hukum Allah yang tidak diragukan lagi kebenarannya untuk mencapai kemakmuran Dan kesejahteraan umat. Wallahu a'lam bishawab.[]
Pengirim:
Desi Wulan Sari
Ibu rumah tangga dengan 4 anak.
Member Komunitas menulis Revowritter.
desi.ratna@gmail.com
