BERITA SUKABUMI ■ LSM Koalisi Masyarakat Pengawal Konstitusi (Kompak) menggelar audiensi dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (DKUKM) Kabupaten Sukabumi atas keluhan warga di wilayah Kecamatan Warungkiara dan Kecamatan Bantargadung, pada Selasa (03/10/2023).
Silahturahmi ini juga mengupas pembahasan maraknya Bank Perkreditan atau Koperasi yang masuk ke pelosok desa berkedok pinjaman syariah, namun di masyarakat mereka populer dengan sebutan Bank Emok.
Koperasi atau Bank Emok yang masuk ke pelosok desa ini dinilai telah melanggar etika, terkait sistem penagihan kepada nasabah di waktu kurang tepat, seperti malam hari.
Bukan cuma itu, cara penagihannya pun mereka seperti ada indikasi pemaksaan.
Pendi Efendi, camat Warungkiara saat di sambangi awak media di kantornya mengatakan, menyikapi maraknya bank emok diwarungkiara, terlebih dari segi penagihannya kepada nasabah yang kurang beretika, kami menanggapi ini merupakan satu hal yang memang harus ditangani dengan serius oleh kami tentunya.
"Langkah awal kami saat ini, yaitu akan melakukan rapat bersama dengan kepala desa se kecamatan warungkiara, dan alhamdulillah seluruh kepala desa dapat hadir," Pendi Efendi, hari ini (5/10).
Guna mengantisipasi maraknya Bank Emok ini, imbuh Pendi, kami mengambil langkah salah satunya dengan menjalankan Bumdes pada masing-masing desa, bergerak di bidang simpan pinjam dengan persyaratan yang sangat mudah tidak berbelit-belit.
"Dengan upaya ini diharapkan Bank Emok bisa terkalahkan dengan usaha dari Unit Simpan Pinjam pada Bumdes," jelasnya.
Perlu diketahui, sambung Pendi, kami mengambil langkah seperti ini bukan berarti kami melampaui batas, tetapi kami lebih memberikan Edukasi masyarakat melalui para kepala Desa agar tidak terjerat oleh Bank Emok ini.
"Kami berharap untuk kedepannya koperasi simpan pinjam atau yang sering di sebut bank emok, tidak bisa masuk lagi ke wilayah-wilayah khususnya di Warungkiara," pungkasnya. (M.AF)
